Mojokerto - DPRD Kota Mojokerto memastikan tak ada kenaikan tunjangan bagi anggotanya. Hal ini disampaikan pimpinan legislatif daerah tersebut saat menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa, kemarin (3/9).
Dalam pertemuan itu, mahasiswa dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan lima tuntutan untuk pemerintah pusat. ’’Eskalasi masalah sosial politik yang terjadi menciptakan ketegangan di ruang publik dan mengikis kepercayaan terhadap institusi-institusi yang ada,’’ kata Ketua DPC GMNI Mojokerto M. Thohir usai pertemuan.
Poin pertema tuntutan itu berisi penolakan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk penghapusan tunjangan rumah dinas DPR. Selain itu, mahasiswa juga meminta keterbukaan informasi dan evaluasi dari pejabat parlemen.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menyatakan, semua aspirasi mahasiswa diterima dan akan diteruskan ke DPR. Menurutnya, pesan yang disampaikan adalah penekanan agar tata kelola berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat.
Kepada para mahasiswa, politikus PDIP itu juga menyampaikan seluruh fraksi DPRD sepakat dengan tuntutan tersebut. Bahkan, dia menjamin kenaikan tunjangan yang terjadi di tingkat nasional tak akan dilakukan di daerah. ’’Kalau di Kota Mojokerto sampai saat ini belum ada wacana untuk kenaikan tunjangan. Semua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jadi tidak ada kenaikan apa pun, tetap seperti semula,’’ bebernya.
