Mojokerto - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Mojokerto Raya menggelar audensi dengan DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto, Rabu, 3 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI menyampaikan lima poin tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya, Mohammad Thohir mengatakan, melihat situasi kondisi politik sast ini yang berkembang, GMNI menyoroti suatu ujian besar terhadap praktik berdemokrasi di Indonesia.
Ujian tersebut terlihat dari dua fenomena, pertama terkait kegagalan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat dalam menyerap aspirasi publik, kedua, maraknya tindakan represif institusi kepolisian dalam merespons ekspresi ketidakpuasan tersebut.
"Eskalasi dari masalah sosial politik ini bukan hanya menciptakan ketegangan di ruang publik, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap institusi - institusi yang ada," ucapnya.
Adapun lima poin yang disampaikan GMNI Mojokerto Raya yaitu:
- Menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk penghapusan tunjangan rumah dinas DPR serta mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
- Menuntut keterbukaan informasi publik dari DPR kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR agar sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
- Mendesak transparanai dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, sehingga hukum benar-benar menjadi panglima keadilan, bukan alat kekuasaan yang diskriminatif.
- Mendesak pembebasan segera seluruh massa aksi yang ditangkap, karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamın oleh Undang-Undang
- Menuntut pemberian sanksi tegas kepada setiap pelanggar, minimal berupa pencopotan keanggotaan dari institusi lembaga terkait, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
Selain itu, DPC GMNI Mojokerto Raya juga menyampaikan tiga poin terkait tata kelola pemerintahan daerah baik Kabupaten/Kota Mojokerto.
Tiga poin yang disampaikan GMNI Mojokerto Raya untuk Kota Mojokerto yakni, menuntut kepada DPRD kota Mojokerto untuk transparansi anggran, menuntut kejelasan proyek pembangunan yang teracam mangkrak TBM, dan menuntut solusi tata kelola kota terkait jarak pasar modern dan tradisional.
Sedangkan poin yang disampaikan GMNI Mojokerto Raya untuk Kabupaten Mojokerto yakni, menuntut penegakan hak buruh dan rakyat Mojokerto bayarkan pesangon dan THR, dan transparansi BLT, mengawal penegakan hukum, mengawasi kinerja, perusahaan dan korporasi,memastikan keadilan sosial dan perlindungan buruh.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh mengatakan, pihaknya menerima aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti.
“Sudah kami terima, akan kami teruskan sebagai evaluasi baik ke tingkat nasional maupun kabupaten. Dari tuntutan tadi ada lima, kami akan evaluasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti mengungkapkan, audensi berjalan lancar dan pihaknya juga menerima seluruh tuntutan mahasiswa.
“Aspirasi mereka akan kami teruskan ke DPR RI, salah satunya terkait pembatalan tunjangan perumahan DPR RI. Intinya, ini terkait tata kelola pemerintahan agar lebih berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
